STUDY BANDING REPUBLIK FILIPINA

LAPORAN

HASIL STUDI KUNJUNGAN (STUDY VISIT) KE FILIPINA

  1. Dasar Pelaksanaan
  2. Kerja Sama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Raoul Wallenberg Institute

(RWI) dalam rangka penyiapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

  1. Surat Permintaan ke Instansi Terkait untuk Mengirimkan Wakil (terlampir);
  2. Surat Kesediaan Instansi (terlampir);
  3. Surat Dinas Kunjungan dari Pimpinan Masing-masing (terlampir);
  4. Peserta Anggota Tim Penyusunan RPP dan Ranperpres Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  5. Tujuan Studi Kunjungan
  6. Memperoleh data atau keterangan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Filipina tentang Pengadilan dan Tata Cara Penanganan Perkara Anak;
  7. Memperoleh keterangan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang instansi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Filipina tentang Pengadilan dan Tata Cara Penanganan Perkara;
  8. Memperoleh keterangan dari komunitas tertentu (lembaga swadaya masyarakat atau yayasan) terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Filipina tentang Pengadilan dan Tata Cara Penanganan Perkara Anak;
  9. Memperoleh gambaran nyata tentang fasilitas-fasilitas (baik fisik maupun nonfisik) yang disediakan negara dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Filipina tentang Pengadilan dan Tata Cara Penanganan Perkara Anak.
  10. Materi Kegiatan
  11. Pertemuan resmi dengan Duta Besar untuk Filipina dan jajarannya di Manila;
  12. Kunjungan Kehormatan di Kantor Kepresidenan;
  13. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Departemen Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial serta Dewan Peradilan Anak dan Kesejahteraan;
  14. Orientasi Singkat mengenai Implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak atau RA 9344 serta Fungsi Sekretariat Dewan Peradilan Anak dan Kesejahteraan;
  15. Program dan Prakarsa Dewan Peradilan Anak dan Kesejahteraan;
  16. Pelayanan Perlindungan Anak;
  17. Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan;
  18. Diversi di tingkat Kejaksaan;
  19. Tugas dan Fungsi Kantor Barangay Nasional;
  20. Tugas dan Fungsi Komisi Hak Asasi Manusia;
  21. Tugas dan Fungsi Dewan Kesejahteraan Anak;
  22. Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Anak/Pemuda;
  23. Tugas dan Fungsi Komisi Keadilan Restoratif Barangay dan Dewan Perlindungan Anak;
  24. Tugas dan Fungsi Pengadilan Anak atau Pengadilan Keluarga;
  25. Tugas dan Fungsi Sekolah Pelatihan Nasional untuk Anak/Pemuda;
  26. Program dan Aktivitas untuk Anak-anak dan Fasilitasnya;
  27. Tugas dan Fungsi Kantor Sekretariat DSWD (Department of Social Welfare and Development).
  28. Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari Pertama (Senin, 30 September 2013)

  1. Kunjungan ke Kedutaan Besar untuk Filipina di Manila (Makati City).
  2. Kunjungan ke Sekretariat Negara di Istana Malacanang Manila, dengan agenda penyajian paparan dan tanya jawab mengenai:

1)   Orientasi/penjelasan singkat oleh Anggota Dewan Peradilan Anak dan Kesejahteraan mengenai Implementasi  Undang-Undang tentang Peradilan Anak atau RA 9344 serta Fungsi Sekretariat Dewan Peradilan Anak dan Kesejahteraan;

2)   Paparan mengenai Program dan Prakarsa Dewan Peradilan Anak dan Kesejahteraan;

3)   Paparan Pelayanan Perlindungan Anak;

4)   Paparan Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan;

5)   Paparan Diversi di tingkat Kejaksaan;

6)   Paparan Tugas dan Fungsi Kantor Barangay Nasional;

7)   Paparan Tugas dan Fungsi Komisi Hak Asasi Manusia;

8)   Paparan Tugas dan Fungsi Dewan Kesejahteraan Anak.

Hari Kedua (Selasa, 1 Oktober 2013)

  1. Kunjungan ke Barangay Batasan Hills, Quezon City.
  2. Kunjungan Pengadilan Keluarga, Makati City.

Hari Ketiga (Rabu, 11 September 2013)

  1. Kunjungan ke Sekolah Pelatihan Nasional untuk Anak-anak Laki-laki/Pemuda (NTSB) di Tanay Rizal;
  2. Kunjungan ke tempat Pelatihan Nasional untuk Anak/Pemuda (NTSB) di Tanay Rizal.

Hari Keempat (Kamis, 12 September 2013)

  1. Kunjungan ke Kantor DSWD di Malacanang.
  2. Kunjungan ke Istana Malacanang.

 

  1. Hasil Pelaksanaan Studi Kunjungan
  2. Kedutaan Besar RI untuk Filipina:

Acara dibuka oleh Duta Besar RI untuk Filipina, Bapak Kristianto Legowo, dengan mengucapkan selamat datang kepada Delegasi Indonesia yang akan melakukan kunjungan studi ke berbagai instansi terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Filipina. Harapan Duta Besar, semoga kunjungan studi ini bermanfaat untuk bangsa Indonesia, terutama dalam rangka menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara umum Duta Besar RI untuk Filipina menyampaikan bahwaBarangay (kelurahan) merupakan the smallest government unit. Walaupun merupakan unit pemerintahan yang terkecil, namun seringkali dapat menjadi political unit, sehingga ada aturan hukumnya. Oleh karena itu perlu didalami bagaimana mekanisme pengimplementasian UU Nomor 9344 tersebut dilakukan sampai pada level barangay.

Dalam konteks tenaga kerja, Filipina dapat dijadikan contoh yang bagus bagaimana Pemerintah menanganinya. Pemerintah menangani anak-anak yang orang tuanya menjadi tenaga kerja di luar negeri ditangani dengan baik dan ibu-ibu yang suaminya menjadi tenaga kerja di luar negeri diberdayakan dalam arti positif. Untuk dapat dikirim sebagai tenaga kerja maka harus well documented, syarat-syarat dokumen pada setiap tahap harus terpenuhi. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi maka para tenaga kerja aan terlindungi.

Masalah tenaga kerja terkait dengan korupsi hanya terjadi pada waktu pemulangan tenaga kerja dari Arab Saudi karena adanya keinginan untuk dapat secepatnya kembali ke Filipinan maka ada yang mencari kesempatan untuk memeras para tenaga kerja.

Secara keseluruhan, masalah pengiriman tenaga kerja Filipina ke luar negeri  sangat baik dan patut menjadi contoh.

  1. Kantor Kepresidenan Malacanang-Presidential Human Rights Commission(PHRC) by Executive Secretary, Mr. Savero Caturo

Filipina merupakan bekas negara jajahan Spanyol selama lebih dari tiga abad. Kemudian mengalami PD II di mana Filipina diduduki Jepang. Sesudah fase demokrasi tahun 1972, Presiden Marcos mengaplikasikan Martial Lawatau disebut Hukum Darurat Militersampai dengan tahun 1986 yang merupakan kebangkitan rakyat. Ketika Marcos turun pada tahun 1986, pemerintah pengganti Marcos menjadikan hak asasi manusia sebagai jantung pemerintahan.

Dua isu besar pada waktu Marcos turun adalah:

  1. Membentuk komisi khusus untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
  2. Membentuk dewan (komite) hak asasi manusia.

Pelembagaan dari Kerangka Pengaturan Hak Asasi Manusia:

Ø  Kebangkitan dari era kediktatoran (Marcos;

Ø  Pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia (cikal bakal dari Komite Kepresidenan untuk Hak Asasi Manusia) pada tahun 1986/the Presidential Human Rights Committee (PHRC));

Ø  Konstitusi tahun 1987/1987 Constitution :

Ø  Penggabungan Hak Asasi Manusia sebagai ketentuan khusus di dalam Konstitusi.

Ø  Pembentukan Komisi HAM.

Ø  Penguatan Komitmen pada kewajiban-kewajiban dari Perjanjian-perjanjian HAM;

Filipina adalah pihak dalam Deklarasi Universal HAM yang ditandatangani pada Desember 1948, serta pihak dari 3 (tiga) Perjanjian Inti HAM Internasional lainnya:

Ø  Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (Sept.1967)

Ø  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan (Juni 1974)/International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Ø  Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Agst.1981)/International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Filipina sekarang sudah menjadi pihak dalam 8 (delapan) Perjanjian Inti HAM Internasional yang diratifikasi dalam 50 tahun terakhir

Ø  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Okt.1986)/ICCPR;

Ø  Kovensi Anti Penyiksaan (April 1986)/CAT

Ø  Konvensi Hak-Hak Anak (Agst.1980)/CRC

Ø  Komite Pekerja Migran/CMW

Ø  Komite terhadap Hak-Hak Orang Cacat/CRPD

Penunjukan Lembaga-Lembaga yang menjalankan Perjanjian Internasional:

Ø  ICERD dijalankan oleh Komisi Nasional tentang Penduduk Asli dengan melaksanakan implementasi dari UU Hak Penduduk Asli yang didukung oleh kerangka partisipasi Penduduk Asli.

Ø  ICESCR dijalankan oleh Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional dengan melaksanakan implementasi dari Rencana Pembangunan Filipina 2011-2016 sebagai pelaksanaan dari 16 Langkah Kontrak Sosial & Kunci Strategi Presiden dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Global Milenium (Millenium Global Development) utk mengurangi kemiskinan massal dan penciptaan lapangan kerja.

Ø  CEDAW dijalankan oleh Komisi Perempuan Filipina dengan:

     Melakukan lobby untuk memperjuangkan persamaan kesempatan dengan pria melalui perundang-undangan : Magna Carta untuk Perempuan

     Pelaksanaan dari Rencana Nasional Filipina tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2010-2016), yg menjamin partisipasi penuh dari perempuan dalam penyelesaian konflik dan situasi pasca konflik serta mengakui, mempertahankan dan memperluas peran perempuan dalam proses perdamaian.

Ø  ICCPR dijalankan oleh Departemen Hukum sebagai pemimpin dalam Komite Eksekutif Antar Lembaga untuk menghadapi EJK (Extra-Judicial Killing), penyiksaan, pelanggaran HAM khususnya Hak Hidup serta melengkapi UU tentang Anti Penyiksaan dan Penghilangan Orang dan menjalankan Program Akses terhadap Hukum.

Ø  CAT dilaksanakan oleh Dept. Dalam Negeri & Pemerintahan Lokal yang memimpin Kelompok Kerja Protokol Opsional Konvensi Anti Kekerasan Filipina untuk pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional dibawah Protokol Opsional Konvensi Anti Kekerasan.

Ø  CRC dilaksanakan oleh Dept. Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan & Dewan Kesejahteraan Anak yang memimpin pelaksanaan Rancana Nasional Ke-2 Aksi terhadap Anak. Dept. Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan mengepalai Dewan Peradilan dan Kesejahteraan Anak/Dept of Social Welfare and Development (DSWD) & Council for the Welfare of Children (CWC)

Ø  CMW dilaksanakan oleh Dept. Perburuhan dan Ketenagakerjaan yang memimpin pelaksanaan Magna Carta dari Pekerja Migran.

Ø  CRPD dilaksanakan oleh Dewan Nasional untuk Orang Cacat dengan memimpin pelaksanaan dari Magna Carta bagi Orang Cacat yang menetapkan hak dan keistimewaan bagi orang cacat utk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bantuan layanan sosial, terutama aksesabilitas.

Adanya pembagian tugas dalam birokrasi pelaksanaan setiap perjanjian Internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Filipina kepada setiap Departemen, sehingga lebih fokus dalam melaksanakan masing-masing perjanjian Internasional dengan tanggung jawab pada PHRC yang akan melakukan pelaporan kepada PBB dengan melibatkan pula LSM-LSM utk melakukan validasi terhadap kinerja seluruh departemen terkait.

Pembentukan PHRC adalah sebagai bentuk respon dari trauma sejarah Filipina. Sehingga dipandang perlu membentuk sebuah Komite yang langsung di bawah Presiden, untuk memastikan kinerja departemen terkait terhadap pelaksanaan seluruh perjanjian Internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah Filipina. Sehingga seharusnya Indonesia bisa lebih baik lagi menangani permasalahan HAM mengingat kita memiliki sejarah yang berbeda dengan Filipina dan kita telah membuktikan bahwa Indonesia telah keluar dari masa sulit dalam penegakan HAM

Perlu dicontoh perihal hubungan antar departemen yang nampaknya tidak terbentur dengan birokrasi, bahkan sebaliknya saling mendukung dalam melaksanakan seluruh penegakkan HAM dalam departemen masing-masing yang kemudian diarahkan dan dipantau oleh PHRC.

Presidential Human Rights Commission (PHRC) mempunyai tugas untuk mengoordinasikan tugas-tugas berbagai departemen/lembaga yang telah ditunjuk dan bertindak sebagai koordinator. Setiap departemen/lembaga mempunyai action plan dan rencana action plan dari setiap departemen/lembaga akan menjadi rencana aksi hak asasi manusia nasional .

Tiga fungsi utama PHRC adalah:

  1. Memberikan nasihat kepada Presiden terkait hak asasi manusia;
  2. Melakukan pemantauan kepada lembaga eksekutif terait hak asasi manusia;
  3. Berusaha memelihara keikutsertaan NGOdan CSO yang tergolong cukup kuat dan terlibat pada setiap tahapan yang ada. 

Alasan  Filipina untuk memindahkan kewenangan Departement of Justice kepada Department of Social Welfare Development (DSWD)terkait menanganan anak berhadapan dengan hukum dikarenakan penerapan sistem satu pintu dan pola koordinasi agar seluruh permasalahan terkait dengan hukum dan keadilan dapat memberikan akses kepada masyarakat filipina suatu bentuk penegakan hukum yang lebih baik. Selain  itu, dalam hal penanganan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemerintah adalah Filipina telah mengesahkan UU tentang Pemulihan para Korban HAM, dengan upaya memberikan kompensasi.  Filipina sedang menunggu dibentuknya claimed war.Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah validasi terhadap pelanggaran HAM masa Marcos dan validasi siapa yang menjadi korban pada waktu itu. Anggaran menjadi masalah atau kendala yang klasik dihadapi oleh pemerintah Filipina, untuk itu program yang diajukan benar-benar dapat menyentuh masyarakat langsung sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.

  1. Juvenile Justice dan Welfare Council (JJWC)
Dewan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak (JJWC) adalah Dewan antar agen/departemen yang dibentuk berdasarkan RA 9344[1].  JJWC diketuai oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dan berada dibawah pengawasan administratif dari Departemen Hukum (DoJ).

 

JJWC diberi mandat untuk memastikan efektifitas pelaksanaan dari RA 9344 dan koordinasi yang baik antar departemen (nasional dan local) perihal intervensi keadilan dan kesejahteraan bagi anak, kebijakan-kebijakan dan program-program.

 

Anggota JJWC :

1.   Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

2.   Departemen Hukum

3.   Departemen Pendidikan

4.   Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Lokal

5.   Komisi HAM

6.   Komisi Pemuda Nasional

7.   Lembaga Non-Pemerintahan (periode 2 tahun ) : Plan Internasional & SALAG

 

Fungsi Utama dari JJWC berdasarkan RA 9344 :

1. Kebijakan, rencana dan program pembangunan;

2. Pengembangan kapasitas/kemampuan;

3. Advokasi dan mobilisasi masyarakat;

4. Penelitian dan managemen data;dan

5. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

 

Inisiatif JJWC :

A.   Program Utama

 

Pemusatan Kerangka Kerja Program Nasional Intervensi Anak. Program (CNJIP) ini memiliki 3 (tiga) tingkatan :

Ø          Primer: tindakan untuk memajukan keadilan social dan kesetaraan utk menanggulangi akar masalah kejahatan. Contoh : kemiskinan, dan bentuk lain marginalisasi.

Ø          Sekunder: tindakan untuk membantu anak yang beresiko. Contoh, Orang tua yang dalam kodisi sulit dan tidak mengurus anak dengan baik.

Ø          Tersier: tindakan untuk mencegah berulangnya kejahatan termasuk upaya diversi

 

Pemusatan ini bertujuan utk menerjemahkan kerangka CNJIP menjadi model program yang dapat diterapkan sehingga pemerintah lokal dapat mengadopsi sesuai dengan keperluan dan sumber daya yang dimiliki.

 

Pengaktifan 16 (enam belas) Pusat Rehabilitasi Anak di seluruh Filipina oleh DepartemenKesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) untuk ABH yang sedang menjalani penangguhan hukuman.

 

B. Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan yang sedang dibuat:

 

Ø          Pengembangan dari Protokol tentang Penanganan Kasus bagi ABH di tingkat Barangay (Desa)

Ø          Pengembangan Intervensi terhadap Anak yang Komprehensif

Ø          Pengembangan dari Juklak Dept. Pendidikan tentang Manajemen Anak yang Beresiko dan ABH

 

Sebagai catatan: departemen/instansi yang terkait, telah mengembangkan aturan internal mereka dalam rangka pelaksanaan RA 9344 termasuk polisi, penuntut umum, pengadilan, dll.

 

C. Bantuan Teknis kepada Lembaga-lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya

 

Sejak tahun 2006 JJWC telah memberikan dana bantuan, mengatur dan berkoordinasi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dan sesi belajar bagi personil teknis dari Departemenyang diberi mandat/kewenangan untuk melaksanakan dan terlibat dalam administrasi sistem peradilan dan kesejahteraan anak di Filipina.

 

D. Penelitian dan Manajemen Data

 

Pengembangan dari Rencana Investasi 5 (lima) Tahun untuk membentuk Sistem Manajemen Informasi JJWC Nasional.

 

E.   Advokasi dan Mobilisasi Masyarakat

 

Ø          Dari Tahun 2012 hingga 2013, JJWC memusatkan kegiatannya pada pekerjaan advokasi di tingkat Legislatif untuk menentang usulan menurunkan batas usia minimum pertanggugjawaban pidana dari umur 12 tahun sampai umur 15 tahun.

Ø          Program Radio JJWC.

Ø          Pelaksanaan Minggu Sadar Keadilan dan Kesejahteraan Anak yang diselenggarakan setiap minggu ke-4 pada bulan Oktober sesuai dengan President Proclamation No. 489.

 

Beberapa Amandemen terhadap RA 9344

Kongres Filipina baru-baru ini menlakukan amandemen terhadap RA           9344 utk memperkuat RA 9344. Amandemen ini menunggu persetujuan          presiden yang akan diputuskan pada 4 Oktober 2013.

 

Amandemen terhadap RA 9344 antara lain:

a.    Mempertahankan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak pada usia 15 (lima belas) tahun.

b.   Pemindahan Sekretariat JJWC dari DepartemenHukum ke Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan,

 

 

JJWC adalah bukti adanya koordinasi yang sangat baik dan hubungan yang “cair” diantara departemen dalam penegakan RA 9344. Bahkan JJWC diberi mandat utk memastikan pelaksanaan RA 9344 pada masing- masing departemen yg bersama-sama merupakan anggota dari JJWC itu sendiri. Hal ini sangat baik karena dengan demikian menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan porsi masing-masing karena bekerja didalam satu wadah koordinasi yang saling berhubungan.

 

 

  1. Department of Justice (DoJ)
Hubungan Departemen Kehakiman dengan departemen lainnya adalah contoh dari unik-nya hubungan antardepartemen di Filipina.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan RA 9344, maka dibentuklah Dewan Hukum dan Kesejahteraan Anak (JJWC) yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Namun didalam JJWC sendiri terdapat perwakilan-perwakilan dari berbagai departemen termasuk Departemen Hukum (vide Section 8, RA 9344)

 

Anggota DoJ :

  1. Biro Koreksi;
  2. Administrasi Hukum Percobaan & Pembebasan Bersyarat;
  3. Penuntut Umum; dan
  4. Kantor Pengacara Publik.

 

          Secara khusus terhadap JJWC dalam rangka     pelaksanaan RA 9344 :

1.   Mengawasi kegiatan JJWC;

2.   Mengatur Kesekretariatan JJWC; dan

3.   Meminta JJWC utk memberikan laporan berkala, yang menerangkan           perkembangan atas program-program dan proyek-proyek yang dijalankan JJWC.

 

Tanggung jawab lain terkait pelaksanaan RA 9344:

1.   Menunjuk 1 (satu) perwakilan LSM utk disertakan sebagai anggota JJWC (vide Section 8, RA 9344)

2.   Melakukan seminar dan pelatihan rutin bagi Penuntut Umum tentang penanganan perkara ABH yang benar.

3.   Melatih Penuntut Umum dengan bantuan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) tentang penanganan perkara yang memperhatikan aspek ramah anak dan gender.

4.   Menjalankan Kekuasaan Administratif dan mengawasi kepatuhan badan-badan dan biro-biro di bawahnya terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan RA 9344 :

a.           Kantor Pengacara Publik;

b.           Biro Koreksi;

c. Administrasi Hukum Percobaan dan Pembebasan Bersyarat; dan

d.           Biro Penyidik Nasional.

5.   Meningkatkan kapasitas pejabat/pegawai DoJ dalam rangka pelaksanaan RA 9344:

a.           Telah dilakukan pelatihan terhadap 160 anggota Biro Koreksi;

b.           Telah dilakukan pelatihan terhadap 235 anggota Bagian Hukum Percobaan dan Pembebasan Bersyarat;dan

c. Telah dilakukan pelatihan terhadap 928 Penuntut Umum dan Pengacara dari Kantor Pengacara Publik.

 

Adanya koordinasi yang kuat dari DoJ sebagaimana diamanatkan dalam RA 9344 dalam bentuk kekuasaan administratif dan pengawasan kepatuhan terhadap departemen terkait dalam tugas mereka masing-masing yaitu Lembaga Bantuan Hukum/Public Attorney’s Office, Biro Koreksi, Administrasi Pembebasan Bersyarat dan Percobaan,serta Biro Penyidik Nasional.
 

 

  1. Diversion Proceeding for Prosecutor (Dibawakan oleh Elisa R. Sarmiento-Flores: Hakim pada Pengadilan Regional, Pasig City, Branch 71)
 

Definisi Diversi (Sec. 4 (i), RA 9344)

Proses alternatif dan ramah anak untuk menentukan tanggung jawab dan tindakan terhadap ABH yang didasarkan pada latar belakang sosial, budaya, ekonomi, psikologi atau pendidikan tanpa melalui proses formal persidangan.

Ø  Tahapan Diversi (Sec. 25, Bab 6, Buku Manual Penuntut Umum dalam Penanganan Kasus Anak (PMHCRC)).

Diversi dapat dilakukan berdasarkan Katarungang Pambarangay (Sistem Hukum Barangay), tingkat Kepolisian, Pekerja Sosial, dan Penuntut Umum dalam pemeriksaan awal dan tahap persidangan.

 

Ø  Tata Cara Pelaksanaan Diversi :

Pihak yang berwenang (Penuntut Umum) melaksanakan mediasi, pertemuan kekeluargaan, dan konsiliasi serta apabila dimungkinkan, melakukan adopsi metode perdamaian yang berlaku pada masyarakat asli/adat dengan sasaran untuk mencapai keadilan restoratif dan penyusunan program diversi.

 

Faktor-faktor penentu ditempuhnya Diversi : (Sec. 28, Bab 6 PMHCRC)

·           Kondisi dan keadaan yang melatarbelakangi dari kejahatan yang dituduhkan;

·           Frekuensi dan berat-ringannya tindak kejahatan yang dilakukan.

·           Keadaan yang melatarbelakangi tindakan ABH (umur, kedewasaan, kecerdasan, dll);

·           Pengaruh dari keluarga dan lingkungan tempat tumbuh kembang anak;

·           Perbaikan kerugian yang diderita korban;

·           Beban pembuktian terhadap ABH;

·           Kemananan dan ketenteraman masyarakat; dan

·           Kepentingan terbaik bagi anak.

 

 

 

Kewajiban Penuntut Umum dalam Menjalankan Diversi (Sec. 29, Bab 6 PMHCRC)

Kewajiban penuntut umum, sebagai berikut:

1.   Memberikan penjelasan kepada ABH, keluarga ABH perihal tujuan dari diversi, keuntungan dari diversi dan konsekuensi apabila tidak menjalankan proses tersebut;

2.   Menanyakan ABH perihal kejahatan yang dilakukan, motif atau tujuan dan faktor yang melatarbelakangi tindakannya tersebut;

3.   Menanyakan kepada ABH tentang keadaan termasuk orang tua, keluarga dan teman-teman sekolahnya;

4.   Membuat ABH mengerti akibat dari tindakannya serta pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut; dan

5.   Memastikan bahwa ABH mengerti dan menyadari tanggungjawabnya, menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan terhadap kerugian yang dialami korban daripada mengikuti persidangan.

 

Penahanan Terhadap ABH

 

Selama proses diversi dilakukan, ABH diserahkan dalam pengawasan orangtua, wali, keluarga atau orang yang bertanggung jawab didalam komunitas.

 

Jenis Program Diversi (Sec. 37, Bab 6 PMHCRC)

Jenis program diversi meliputi:

a.   Ganti rugi terhadap harta benda;

b.   Perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan;

c.   Ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan;

d.   Permohonan maaf yang diucapkan atau tertulis;

e.   Perintah melakukan perawatan, bimbingan dan pengawasan;

f.    Penyuluhan bagi ABH dan keluarganya;

g.   Menghadiri pelatihan, seminar, kuliah umum tentang kemampuan manajemen amarah, pemecahan masalah, informasi nilai-nilai luhur, dan bantuan kemahiran lainnya guna menghindari ABH mengulangi perbuatannya; dan

h.   Penyitaan dan perampasan hasil atau alat kejahatan.

 

Dengan program di atas, ada perubahan paradigma yang luar biasa di kalangan Penuntut Umum, karena berdasarkan RA 9344 mewajibkan Penuntut Umum utk melaksanakan diversi dengan seluruh tekniknya dalam menangani ABH.

Adanya ketentuan yang memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap RA 9344 dengan pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda minimal P. 20.000,- dan maksimal P. 50.000,- ditambah dengan adanya pemberatan apabila yang melakukan pelanggaran adalah pejabat Negara maka yang bersangkutan selain dipenjara dan membayar denda, juga dipecat dari dinas.

Narasumber mengakui adanya kesulitan dalam mengubah pola pikir Penutut Umum yang bertugas melakukan penuntutan menjadi bertugas melakukan diversi/perdamaian. Namun pembicara juga menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang mustahil selama didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

 

 

f.   Departemen Dalam Negri dan Pemerintah Lokal (Department of the Interior & Local Government/DILG)

 

DILG adalah anggota tetap dari JJWC dengan Pemimpin Departemen: Secretary Mar Roxas dengan kekuasan dan fungsi :

1.   Membantu Presiden dalam menjalankan pengawasan umum terhadap pemerintah lokal;

2.     Membantu Presiden dalam pengenalan kebijakan, aturan dan hal-hal lainnya dalam pengawasan umum terhadap pemerintah lokal dan keselamatan publik;

3.     Membentuk dan menetapkan aturan, peraturan dan hal lainnya dalam rangka pelaksanaan hukum terhadap keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, aturan umum bagi permerintah local dan memajukan otonomi daerah/lokal, serta memajukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

4.     Memberikan bantuan terhadap legislasi sehubungan dengan pemerintah lokal, penegakan hukum dan keselamatan publik;

5.     Membentuk dan menetapkan rencana, kebijakan, program dan proyek untuk memajukan ketertiban dan perdamaian, memastikan keamanana publik dan lebih memperkuat kemampuan administratif, teknis dan fiskal dari pemerintah lokal;

6.     Memformulasikan rencana, kebijakan dan program yang dapat memenuhi kebutuhan darurat lokal yang timbul dari sebab-sebab natural ataupun bencana yang disebabkan manusia;

7.     Membentuk sistem koordinasi dan kerjasama diantara masyarakat, pemerintah lokal, dan Departemen, untuk memastikan efektifitas dan efisiensi dari pelayanan mendasar bagi masyarakat;

8.     Mengatur, melatih dan mempersiapkan secara khusus kinerja polisi, di tingkat nasional dan berkarakter sipil khusus terhadap RA 9344;

9.     Memformulasikan kebijakan dan peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan RA 9344;

10.Melakukan kegiatan advokasi;

11.Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemerintah local dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya;

12.Memperhatikan organisasi dan fungi dari Dewan Pemeritah Lokal untuk Perlindungan Anak (LCPC);

13.Melakukan pelaporan dan tindak lanjut kepada JJWC terhadap :

a.   Keberadaan LCPC;

b.   Alokasi budget pemerintah local bagi LCPC;

c.   Pemerintah local yang memiliki/tidak memiliki Rumah bagi Anak yang diperuntukkan bagi ABH;

d.   Penunjukkan pekerja social utk menangani ABH; dan

e.   Pengembangan dan pelaksanaan program Intervensi local yang komprehensif.

 

Tonggak dari pelaksanaan RA 9344:

1. Berpartisipasi dalam pembentukan dari peraturan dan aturan terkait RA 9344;

2.   Mengeluarkan memorandum yang memberikan arahandan prosedur dalam penanganan Anak yang beresiko hukum, ABH yang dilaksanakan oleh Dewan Barangay untuk perlindungan anak;

3.   Melanjutkan monitoring terhadap organisasi dan kinerja dari LCPC;

4. Mempersiapkan tata laksana bagi propinsi, kota dan kotamadya dalam rangka pelaksanaan program Intervensi dan Diversi sebagaimana diatur dalam RA 9344;

5.   Mengeluarkan memorandum dalam kaitan penggunaan dana alokasi internal sebesar 1% dalam rangka memperkuat dan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan LCPC;

6.   Mengeluarkan memorandum dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah local yang sesuai dengan aturan-aturan di bawah ini :

a.     Bag. – 15 pembentukan LCPC

b.     Bag. – 16 penunjukkan petugas social local utk menangani ABH

c.     Bag. – 18 pengembangan dan pelaksanaan dari Program Nasional Intervensi bagi Anak yang komprehensif

d.     Bag. – 49 pembentukan Rumah bagi Pemuda yang diperuntukan bagi ABH.

7.   Memimpin Kelompok Kerja Teknis JJWC yang menangani lokalisasi dari Program Nasional Intervensi bagi Anak yang komprehensif.

 

 

 

Anggota DILG adalah :

–    Pemerintah Lokal; dan

–    Dewan Pemeritah Lokal untuk Perlindungan Anak (LCPC)

 

Adanya komitmen yang kuat dari DILG untuk menyukseskan RA 9344 di lingkup departemennya, hal ini terlihat dari adanya kewenangan untuk membentuk peraturan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan oleh badan-badan di bawah DILG (Pemerintah lokal, LCPC, Barangay) hal mana akan dipertanggungjawabkan kepada JJWC sebagaimana diamanatkan RA 9344.

 

Keberhasilan di atas karena kesadaran pemerintah lokal untuk dapat mendukung kerja dan program DILG walaupun tanpa pembiayaan yang besar bahkan cenderung swadaya masyarakat. Hal ini harus diupayakan untuk dilaksanakan dalam praktik di Indonesia. Hal ini dialami langsung oleh delegasi pada saat kunjungan ke Barangay Batasan Hills dan Pemerintahan kota Valenzuela.

 

 

 

  1. The Commission of Human Rights (CHR)

CHR dibentuk berdasarkan mandat Konstitusi Filipina Tahun 1987. Artikel XIII, section 18 yang menyatakan bahwa CHR mempunyai kewenangan dan fungsi antara lain sebagai berikut:

  1. Melakukan investigasi terhadap semua bentuk pelanggaran (violations) hak asasi manusia termasuk hak sipil dan hak politik, berdasarkan kehendak sendiri atau berdasarkan laporan pihak manapun;
  2. Membuat kebijakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang di Filipina, seperti  orang Filipina yang berada di luar negeri, dan membuat kebijakan untuk pelayanan yang bersifat preventif dan bantuan hukum bagi yang hak asasinya dilanggar atau membutuhkan perlindungan;
  3. Melakukan kunjungan untuk mememeriksa (visitorial power) fasilitas (jails, prisons,) penjara atau tahanan; dan
  4. memantau Pemerintah dalam menerapkan kewajiban-kewajiban dari perjanjian internasional megenai hak asasi manusia.

Untuk mendukung kegiatan dan peran CHR, dibentuk lembaga yang khusus menangani perlindungan hak asasi anak yaitu The Child Rights Center yang merupakan bagian dari CHR.  The Child Rights Center dibentuk terutama untuk memastikan perlindungan dan promosi hak-hak anak di Filipina. Selain itu juga melakukan pemantauan terhadap Pemerintahan dalam rangka penerapan ketentuan-ketentuan khusus dari Konvensi Hak Anak (the Convention on the Rights of the Child).

CHR secara institusional  mendasarkan pada Section 11 RA 9344  (the Juvenile Justice and Walfare Act of 2006) . Berdasarkan Undang-Undang tersebut,  keberadaan Childs Rights Center di CHR diwajibkan untuk memastikan status, hak dan kepentingan anak  ditangani berdasarkan konstitusi dan instrumen internasional hak asasi manusia.

Berdasarkan sebuah Resolusi, CHR ditetapkan sebagai Ombudsman untuk hak asasi manusia. The Child Rights Center ditetapkan pelaksana CHR sebagai Ombudsman khusus  untuk anak.

Di dalam Child Rights Center terdapat Child Rights Unit yang bertugas untuk melakukan: Investigasi, bantuan hukum/konsultasi hukum, edukasi/advokasi, asistensi anggaran, fasilitas visitation.

Terkait dengan kewenangan visitorial dan rekomendasi CHR, ditentukan berdasarkan Section 9 (h) RA 9344  yang salah satunyamelakukan inspeksi reguler terhadap fasilitas penahanan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kunjungan reguler ke tempat-tempat yang digunakan sebagai sel dan penjara dilakukan untuk memonitor perlakukan terhadap tahanan dan narapidana baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan memberikan saran sesuai dengan kewenangannya terhadap bentuk prosedur, praktek, dan kebijakan yang dilakukan melalui dialog.

  1. PLAN Internasional/Ms. Selena

PLAN merupakan Organisasi Pengembangan Anak terpusat yang tidak diintervensi oleh Agama, Politik dan afiliasi pemerintah. PLAN bekerja di 66 Negara di seluruh dunia.

Peran Non Governmental Organizations (NGOs):

  • Membantu pemerintah dan dewan dalam pelaksanaan Undang-Undang JJWC;
  • Memeberikan dukungan terhadap dewan dan pembentukan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kapasitas, advokasi, penelitian, dan evaluasi; dan
  • Mewakili suara-suara dari NGOs ke Dewan dalam menjamin pemajuan hak dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

 

Program strategi dan kegiatan PLAN dalam pelaksanaan RA 9344 (Undang-Undang 9344)

 

Ø  Pendidikan dan kesehatan serta perkembangan anak juga kegiatan pencegahan dan memperkuat jaringan masyarakat;

Ø  Kegiatan advokasi dan penelitian anak di desa-desa;

Ø  Meningkatkan kesetaraan gender terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Ø  Meningkatkan tugas pengembangan di pemerintahan (bekerja sama dengan JJWC);

Ø  Keterlibatan LSM  (±16 LSM) dalam melakukan penjajakan kesepakatan dengan para pembuat kebijakan terkait dengan program pelaksanaan RA 9344; dan

Ø  Membangun jaringan dengan LSM, masyarakat, dan JJWC.

 

Penelitian dan Advokasi:

 

Ø  Mempublikasikan hasil  penelitian tentang ABH, seperti;

  1. Behind the Mask: Experiences of CICL from rural and non-urban areas”
  2. “The forgotten Few: Adolescent Girls’ Experience of detention and rehabilitation in two cities in the Philippines”

 

Peningkatan Kapasitas bagi Pelaksana Kebijakan

 

Ø  Pelatihan RA 9344 bagi Penyelenggara pemerintah dan Dewan Kelurahan  tentang Perlindungan Anak ndalam seluruh wilayah dukungan PLAN;

Ø  Kebijakan pembentukan forum RA 9344 kepada mitra CSOs;

 

Reformasi Kebijakan

 

Ø  PLAN adalah koordinator pembentukan jaringan hak-hak anak yang terdiri 16 NGOs yang berfokus pada pemberi bantuan hukum yang merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Nasional tentang anak;

–       Memprioritaskan agenda peraturan perundang-undangan tentang tidak mengurangi umur bagi pertanggungjawaban kejahatan;

–       Terlibat dalam dialog kebijakan dengan para anggota parlemen dan pemerintah;

–           Mengeluarkan kertas posisi terkait RA 9344.

Ø  Anggota Jaringan Mitra Peradilan Pidana Anak (JJPNET)- dalam hak advokasi dan Reformasi kebijakan;

Ø  Anggota Koalisi NGO Philipina tentang Monitoring dan Pelaporan CRC.

 

  1. Barangay Batasan Hills, Quezon City

 

Barangay Batasan Hillsdidirikan pada 25 Februari 983 berdasarkan BP No. 343. Meliputi 600 ha. Adapun Populasi : 165.000 Jiwa

Dewan Perlindungan Anak di Barangay Batasan Hills terdiri atas:

–    Komite Perlindungan;

–    Komite Partisipasi;

–    Komite Penghidupan;

–    Komite Pembangunan; dan

–    Komite Perawatan & Pengembangan bagi Anak sejak usia dini.

 

        Barangay Batasan Hills dilengkapi dengan:

–    8 Tempat Penitipan Anak yang dibiayai Pemerintah;

–    22 Tempat Penitipan Anak yang dibiayai pihak swasta;

–    Tenaga pekerja yang ditugaskan pada tempat penitipan anak tersebut digaji oleh Negara (dengan anggaran yang tdk terlalu tinggi) dengan terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dari Kantor Kesejahteraan Sosial Lokal (dinas daerah).

 

Permasalahan perbedaan tempat tinggal antara pelaku dan korban memang menjadi permasalahan tersendiri bagi Barangay. Khususnya karena RA 9344 sama sekali tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Oleh karenanya pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan Sec. 3 RA 9344 utk melakukan interpretasi dengan didasarkan pada kepentingan terbaik bagianak.

Bahwa pada kasus ABH dari kota yang berbeda, Barangay tidak akan meneruskan perkara tersebut ke tingkat Kepolisian namun mengembalikan ABH kepada Barangay asalnya utk dilakukan tindakan terhadap ABH tersebut.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan kerja sama dengan Barangay yang berdekatan dengan Barangay Batasan Hills untuk menanggulangi masalah seperti biaya pemulangan ABH ke kotanya.

 

  1. Family Court Metro Manila, by. Judge Sarmento Florence

Dalam pelaksanaan RA  9344, Hakim Sarmento menegaskan bahwa Hakim yang menangani mediasi pada saat proses diversi berbeda dengan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Salah satu syarat diversi yaitu kerusakan yang ditimbulkan dapat diperbaiki atau di rehabilitasi, namun untuk kasus pemerkosaan tidak dapat dilakukan proses diversi.

Dalam proses diversi dalam tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan tidak diperlukan penetapan Hakim. Disamping itu, dalam hal penelitian kemasyarakatan Hakim mempunyai kebebasan (independensi ) dalam menjatuhkan putusan. Litmas yang diajukan oleh Bapas hanya dijadikan referensi saja namun Hakim wajib memperhatikan LITMAS yang dibuat petugas BAPAS. Pertimbangan dan putusan diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan “ Kepentingan yang terbaik bagi anak “ ( “ the best interest for child “ ).

 

Dalam hak hukuman pidana, RA 9344 tidak mengatur hukuman minimal atau pidana minimal khusus. Dalam hal penjatuhan vonis kepada Terdakwa, Hakim biasa memutuskan  lebih rendah dari masa penahanan yang telah dijalani sehingga terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan apabila telah melewati jangka waktu penahanan. Selanjutnya, apabila ada pengajuan tuntutan terkait ganti rugi terhadap kasus penahanan yang melebihi batasnya atau kasus telah terjadi salah tangkap ( “error in personal“ )maka Hakim anak bertindak sebagai mediator bagi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh anak atau orang tuanya atau walinya terhadap kasus salah tangkap atau penahanan yang melebihi batasnya.

Untuk  perbuatan pidana yang diancam hukuman 6 (enam) tahun penjara atau kurang, dapat dilakukan penangguhan pelaksanaan hukuman (semacam hukuman percobaan) dan Hakim anak mempunyai kewenangan untuk menangguhkan penahanan.

Dalam RA 9344, setiap aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim yang tidak memperhatikan atau melalaikan pelaksanaan undang-undang tersebut dalam hal menempatkan anak pada tempat yang sesuai dapat dikenakan sanksi dan dapat dituntut hukuman 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh tahun) penjara.

Hakim Sarmento juga mengaskan bahwa Anak yang diduga melakukan tindak pidana hanya boleh ditahan di kantor polisi dalam waktu 8 jam, setelah lewat 8 jam anak sebagai tersangka tersebut harus dilepas dari tahanan penyidik (Polisi) bila tidak polisi tersebut terkena sanksi pidana. Selanjutnya, Beliau juga menyatkan bahwa dalam RA 9344 telah menetapkan bahwa Polisi atau jaksa atau Hakim yang lalai dalam melaksanakan tugasnya di SPPA Philipina akan dikenakan sanksi pidana

 

  1. National Training School for Boys (NTSB)

NTSB merupakan lembaga pemerintah di bawah Departemen Kesejahteraan Sosial  yang peduli terhadap pemuda yang dibentuk untuk melindungi, rehabilitasi, dan pemajuan terhadap kepentingan dan kesejahteraan bagi Anak laki-laki yang sedang  berkonflik dengan hukum yang  berumur lebih  9 tahun dan di bawah 18 tahun serta ditangguhkan  atas perintah pengadilan.

 

Tujuan NTSB:

  1. Menyiapkan perlindungan dan orang tua asuh bagi pemuda;
  2. Membantu pemuda dalam berprilaku;
  3. Meningkatkan kemampuan pemuda dan kepercayaan kepada orang lain; dan
  4. Memberikan kesempatan bagi  pemuda untuk  berinteraksi social dan meningkatkan ketrampilan dan mengembangkan kepercayaan diri.

 

Jenis-Jenis kejahatan yang menjalani rehabilitasi di NTSB

  1. Perampokan;
  2. Pembunuhan;
  3. Narkoba;
  4. Perkosaan; dan
  5. Kejahatan gabungan dari beberapa kasus tersebut di atas;

 

Struktur  Kelembagaan NTSB:

NTSB  dipimpin satu orang ketua dan dibantu oleh satu orang wakil ketua   serta  8 unit yang meliputi :

  1. Sosial Service,
  2. Home Life Service;
  3. Educational Service;,
  4. Psycological Service ;
  5. Health/Dietary Service;
  6. Economic opportunities  Service;
  7. Recreation Service;
  8. Developmental Service; dan
  9. Support Services.

 

Pembelajaran:

Method Pembelajaran yang dikembangkan di NTSB  yaitu:

  1. Sosial Service adalah memberikan pelayanan social bagi ABH agar dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik;
  2. Home Life Service adalah memberikan pembelajaran kehidupan dan prilaku yang lebih baik;
  3. Educational Service adalah memberikan pelayanan pendidikan untuk tingkat menengah dan atas;
  4. Psycological Service adalah memberikan layanan terhadap kondisi pysikis bagi ABH;
  5. Health/Dietary Service adalah memberikan layanan kesehatan dengan menyiapkan tenaga dokter umum dan dokter gigi serta para medis;
  6. Economic Livelihood Service adalah memberikan pembekalan keterampilan bagi ABH  agar pada saat selesai pembinaan dapat mandiri;
  7. Recreation and  Sports Activitie adalah memberikan kesempatan bagi ABH untuk dapat berekreasi serta mengembangkan kemahiran dalam olah raga;
  8. Development and Cultural Activities adalah mengembangkan aktifikats berbudaya dengan baik bagi ABH; dan
  9. Spritual Program Support  Services adalah melayani pemenuhan spiritual bagi ABH agar  lebih meningkatkan kepercayaan diri.

 

Kesenjangan:

  1. Kesenjangan yang terjadi dalam lembaga ini adalah kekurangan pendanaan. Upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan.
  2. Ruang belajar masih dikelilingi teralis sehingga terkesan aspek keamanan masih diutamakan.

 

Lembaga ini cukup baik apabila dikembangkan di Indonesia dengan keterlibatan berbagai unsur baik petugas social worker, psikolog, guru dan para medis dalam perlindungan ABH.

 

  1. Kota Valenzuela

 

Delegasi Indonesia disambut oleh perwakilan berbagai unsur yang ada di di kota ini, yakni:

  1. Edgardo DR. De Guzman: Public Attorney office (kantor pengacara publik)
  2. Fiscal hilda F. Ibuyan: City Prosecutor (jaksa)
  3. Hon. Nancy Rivas Palmones: Family court, RTC (Hakim Pengadilan khusus keluarga)
  4. Hon . Maria Nena J. Santos: executive judge, RTC ( Hakim )
  5. Hon. Rex T. Gatchalan: City Mayor (walikota Valenzuela)
  6. Supt. Rhoderica C. Armamento:Chief of police (Kepala kepolisian kota Valenzuela)
  7. Atty. Alan Roullo Yap: City Administrator
  8. Ms. Dorothy Evangelista: CSDWO

 

Selanjutnya Kepala pusat rehabilitasi remaja (YRC) Bahay Pag Asa Ngmemberikan paparan terkait Pusat rehabilitasi remaja. Pusat rehabilitasi remaja (YRC) Bahay Pag Asa Ng ini didirikan oleh pemerintah kota Valenzuela pada tanggal 31 Mei 2013 dan merupakan fasilitas resisdensi 24 jam   bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum memberikan perawatan kelompok, penanganan (treatment) dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah sehingga anak dapat berintegrasi kembali  ke keluarganya dan berfungsi kembali di masyarakat.

Pusat rehabilitasi remaja ini terletak di jalan  AR-Ahinto yang merupakan bukti komitmen dari pemerintah kota Valenzuela dalam pemenuhan dari RA 9344 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan  Anak.

Sampai hari ini YRC sejak mulai operasi tanggal 8 Juli 2013 telah menangani 58 anak yang berkonflik dengan hokum (klien) diantaranya32 anak masih dalam perawatan dan rehabilitasi, 11 dikirim ke LAPAS (berdasarkan putusan pengadilan ), dipekerjakan di LSM dan di pemerintah daerah.  15 anak dikembalikan ke orang tua atau lingkungannya, perkara-perkara yang melibatkan antara lain, pencurian, perampokan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, pelanggaran asusila, pencurian, pembunuhan, perampokan, penganiyaaan dan pelanggaran lainnya.

Program atau pembinaan dan pelayanan yang ada di YRC ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak untuk dikembalikan kemasyarakat dan keluarganya di tempat mereka berasal serta untuk merehabilitasi kebutuhannya. Bentuk pelayanan kebutuhan antara lain:

–                Pelayanan medis, di mana pelayanan medis ini memberikan perawatan medis yang tepat dan dibutuhkan oleh anak-anak yang bersangkutan sehingga kondisi kesehatan anak-anak tersebut tetap terjaga.

–                Pelayanan psikologis dan psikiatrik, di mana psikolog yang bekerja di YRC ini memberikan perawatan psikologi terapan kepada anak-anak yang bersangkutan. Pelayanan tersebut diberikan bagi anak-anak yang membutuhkan intervensi-intervensi dan anak-anak yang memiliki prilaku yang buruk sehingga dapat diarahkan prilaku ke arah yang lebih baik dan dapat diterima secara sosial di masyarakat.

–                Pelayanan Homelife and Dietary, di mana anak-anak diberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan juga diberikan kemampuan untuk menjaga dirinya dalam kondisi rapi hal ini dilakukan karena sebagian besar ABH datang dari keluarga tingkat bawah yang kehidupannya tidak terstruktur atau teratur.

–                Pelayanan pendidikan, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada anak- anak yang berkonflik dengan hukum. hal ini untuk melindungi hak abh untuk tetap mendapatkan pendidikan. jika anak yang bersangkutan telah putus dari sekolah formal, makayouth rehabilitation menyediakan alternative learning system.

–                Olahraga dan rekreasi. Pelayanan ini diberikan kepada ABH untuk memberikan hak kepada anak untuk tetap berolahraga dan berekreasi sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi hak anak. Pelayanan olahraga sangat diperlukan mengingat energi yang terdapat pada usia anak-anak masih relatif besar, sehingga harus diciptakan wadah untuk menyalurkannya.

–                Pelayanan spiritual, yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dengan pendekatan agama dengan melakukan doa bersama yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki moralitas anak. Untuk itu youth rehabilitation setiap hari mendatangkan pendeta untuk memimpin ritual keagamaan di youth rehabilitation.

–                Kemampuan kegiatan pendidikan keterampilan, yaitu memberikan keterampilan-keterampilan tertentu kepada anak yang bersangkutan untuk mempersiapkan kehidupan yang mandiri. Keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh Youth Rehabilitation antara lain membuat kerajinan tangan, sablon, pangkas rambut, dan keterampilan lainnya.

Untuk melakukan program dan pelayanan tersebut di atas, Youth Rehabilitation tidak bekerja sendirian, namun membentuk sebuah jaringan dan komunitas yang peduli terhadap anak-anak. Lembaga yang telah bekerja sama dengan youth rehabilitation antara lain PREDA (People’s Recovery Empowerment and Development Assistance Foundation) in Olongapo City, dan NTSB (National Training School for Boys) in Tanay, Rizal.

 

Dari ketentuan UU SPPA kita sudah menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak dilakukan di LPAS jika tidak di LPKS, sehingga dengan demikian bukan lagi dilakukan di tempat-tempat tahanan setempat seperti tahanan polres, tahanan polsek, dsb. Tentu saja berkaca dari pengalamanm Valenzuela yang mesti mengimplementasikan RA 9344 Filipina tersebut, maka seharusnya juga pemerintah daerah dilibatkan dalam pelaksanaan UU SPPA ini, termasuk dalam pembangunan LPAS sebagai sarana pembinaan anak sementara yang akan menjalani proses penyidikan, maupun persidangan.

 

Dukungan Pemerintah kota Valenzuela

Dalam sambutannya walikota Valenzuela City mengatakan bahwa ketika RA. 9344 mulai berlaku, pihak kota merasa kesulitan karena adanya tuntutan dari peraturan tersebut yang mengharuskan kota Valenzuela untuk meyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang sebelumnya tidak ada di kota tersebut, misalnya fasilitas untuk memisahkan anak dan dewasa dalam penjara. Beliau mengatakan bahwa terkadang Pemerintah kota dan pusat tidak memiliki koordinasi yang baik, padahal seharusnya mereka harus dapat menjadi solusi, seperti misalnya ketika Pemerintah Pusat membuat peraturan, namun tidak memberi waktu yang cukup bagi pemerintah kota untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi implementasi peraturan tersebut.

Membuat suatu peraturan adalah mudah, akan tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata adalah hal yang sulit. Namun karena tekad dan komitmen pemerintah kota Valenzuela untuk melaksanakan amanat RA 9344 maka akhirnya dibangunlah Bahay Pag-asa atau House of Hope ini.

Dewan kota tugasnya mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan kewenangan kepada pemerintah kota sehingga pusat rehabilitasi ini dapat berjalan dengan baik, pada Undang-Undang RA 9344 di filipina juga disahkan ditingkat nasional yang pada awalnya juga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut yakni pada rincian Undang-Undangnya terutama pada tingkat pemerintah daerah yakni Awal kesulitan terbesar yang terjadi adalah bahwa kota ini tidak memiliki fasilitas untuk memisahkan anak-anak dengan orang dewasa seperti yang dikehendaki dalam system pemenjaraan di Filipina karena anak-anak meski mereka telah melanggar Undang-Undang tetapi anak yang bersangkutan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa. Maka setiap penerapan Undang-Undang baru, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah kota setempat sebagai salah satu solusi dalam penerpan Undang-Undang baru dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah kota, pemerintah nasional memberikan waktu yang cukup agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan dan kesejahteraan anak dengan itu selain waktu juga harus mempertimbangkan sumber daya dalam penerpan Undang-Undang baru.

 

Kunjunganke pusat rehabilitasi remaja memberikan manfaat kepada Delegasi Indonesia antara lain:

  1. Pelaksanaan penanganan terhadap ABH dengan hukum di Filipina telah membangun kesadaran terhadap fungsi dan peran dari masing-masing institusi;
  2. Pengawasan terhadap institusi di daerah dilakukan oleh Dewan lokal;
  3. Pemerintah daerah bertanggung jawab secara langsung kepada presiden;
  4. Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak dan sangat menghormati, menghargai serta menjujung tinggi HAM Anak dalam pelaksanaan penaganan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang rentan berhadapan dengan hukum.

 

  1. Penutup

Dari hasil kunjungan studi di atas, Anggota Delegasi Indonesia menyarankan kepada pemerintah agar:

  1. Menyediakan anggaran yang diperlukan (setidak-tidaknya sudah tersedia pada tahun 2015) dalam pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  2. Menyediakan sumber daya manusia (baik melalui rekrutmen maupun pemberdayaan sumber daya yang ada), terutama kepada instansi yang melaksanakan sistem peradilan pidana anak yakni mulai dari pelaksanaan diversi (sebagai bagian dari keadilan restoratif) sampai dengan pembinaan anak lanjutan (after-care);
  3. Membangun infra-struktur yang diperlukan bagi pembinaan anak, baik membangun infra-struktur baru maupun memperbaiki bangunan yang tersedia yang khusus diperuntukkan untuk pembinaan anak;
  4. Melakukan pemberdayaan lembaga yang ada, misalnya Bapas dan Peksos, dengan memberikan darah segar berupa fasilitas-fasilitas yang memadai dan kemauan pribadi yang kuat sebagai komitmen untuk melakukan pembinaan anak;
  5. Baik di pemerintah pusat maupun di daerah, perlu dibangun diklat khusus gabungan para penegak hukum dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak sehingga dapat diwujudkan suatu persepsi yang sama dalam penanganan ABH dan pembinaan anak;
  6. Melakukan kajian segera terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang kemungkinan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  7. Melakukan penyesuaian penerapan beberapa peraturan perundang-undangan seperti: peran Penasihat Hukum/Advokat berserta kualifikasinya, peran Jaksa Penuntut Umum, dan adanya sebuah lembaga mediasi pra-persidangan yang perlu ditinjau dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia;
  8. Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai konsep keadilan restoratif dan pelaksanaan diversi kepada seluruh masyarakat, terutama para penegak hukum.
  9. Kecenderungan adanya sikap internalisasi dari departemen-departemen di Indonesia, yang walaupun sudah terdapat Undang-Undang masih saja memerlukan juklak yang justru tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang itu sendiri. Bahwa aturan internal memang diperlukan mengingat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing departemen. Namun perlu dilandasi dengan semangat yang sama yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan bukan kepentingan institutsi. Diperlukan adanya perubahan mindset dari instansi di Indonesia dalam hal kerja sama antarkementerian dan birokrasi, sehingga tidak lagi terkurung dalam birokrasi namun dengan semangat dan itikad luhur berusaha saling berkoordinasi sehingga pelaksanaan SPPA dapat terlaksana dengan sempurna, karena implementasi SPPA memerlukan kerja sama antarkementerian dan Lembaga Non-Pemerintah.
  10. Perlu dilakukan perubahan paradigma penegak hukum di Indonesia khususnya dalam mengubah pola pikir penegak hukum menjadi pola pikir diversi/keadilan restoratif. Kalaupun sulit untuk dilakukan, mungkin dapat dipilih penegak hukum khusus yang telah dilatih secara patut untuk melepaskan naluri pemeriksaannya/penuntutannya ketika menghadapi perkara anak.

 

  1. Anggota Delegasi Indonesia.

1)           Harkristuti Harkrisnowo (Kementerian Hukum dan HAM)

2)           Suhariyono Ar (Kementerian Hukum dan HAM)

3)           Ali Khasan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

4)           Hermawansyah (HakimPengadilan Negeri Bekasi)

5)           Arry Ardanta Sigit (Kementerian Hukum dan HAM)

6)           Ida Padmanegara (Kementerian Hukum dan HAM)

7)           Agus Rawan (Kementerian Hukum dan HAM)

8)           Agus Saryono (Kementerian Hukum dan HAM)

9)           Djoko Setiyono (Kementerian Hukum dan HAM)

10)        Apong Herlina (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

11)        Dhahana Putra (Kepala Divisi Yankumham Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung)

12)        Dwi Kornansiwaty (Bareksrim, Kepolisian Negara RI)

13)        Pocut Eliza (Kementerian Hukum dan HAM)

14)        Cup Santo (Kementerian Sosial)

15)        Ade Agustina(Kementerian Hukum dan HAM)

16)        Wahyu Anggraini (Kementerian Hukum dan HAM)

17)        John I.M. Pattiwael (Advokat)

18)        Jecky Tengens (Advokat)

19)        Abdul Basir (Kejaksaan Agung)

20)        Andi Taletting (Kementerian Hukum dan HAM)

21)        Nelson Simanjuntak (Kemendagri)

 

Manila, 12 Oktober 2013

 

DELEGASI INDONESIA

[1]RA 9344 merupakan Undang-Undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di             Filipina

PARTNER KERJA

KONSULTASI HUKUM

 

ARTIKEL TERBARU

TWITTER MAWAR SARON

TEMUKAN KAMI

Lihat LBH Mawar Saron di peta yang lebih besar

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image