Studi Banding Kerajaan Thailand

Comparative Study on Juvenile Justice system in Thailand 9-12 September 2013

Indonesia adalah Negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (Convention on the Right of the Child), berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest for children), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam tatanan hukum acara yang mengatur tentang sistem pengadilan terhadap anak, prinsip-prinsip ini pun sebenarnya telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai dasar dari procedural dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang terkait dengan masalah pidana. Namun dalam perkembangannya UU No. 3/1997 tersebut dirasakan tidak lagi sesuai dengan semangat pembinaan dan pemenuhan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konvensi hak-hak anak. Proses penyidikan sampai dengan persidangan yang dengan mudahnya mengiring anak ke dalam tahanan pun dirasakan tidak memiliki efek yang positive untuk perkembangan tumbuh kembangnya anak, termasuk pemenuhan hak-hak dasar anak.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah memperbaharui sistem peradilan pidana anak dengan mengganti  UU No. 3/1997 dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dimana dalam UU SPPA ini Substansi yang paling mendasar adalah adanya pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar

Sebagai persiapan dalam menyambut berlakunya UU SPPA ini pada bulan Juli 2014, maka pemerintah melalui Ditjen HAM Kementrian Hukum dan HAM RI mengadakan studi banding ke Kerajaan Thailand untuk meninjau pelaksanaan proses peradilan pidana anak dan praktek restorative justice ke Negara-negara yang telah sedari awal menerapkan pendekatan restorative justice ini dalam permasalahan yang menyangkut anak berhadapan dengan hukum dalam sistem pidana di negeri mereka.  Kegiatan studi banding ini diadakan dengan kerjasama dari lembaga Raoul Wallenberg Institute (RWI) dan melibatkan berbagai unsur yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron sendiri sebagai satu-satunya lembaga non pemerintah (non govermental organization)mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan studi banding ke Kerajaan Thailand ini, dimana LBH Mawar Saron diwakili oleh Direkturnya Bpk. John I.M. Pattiwael, SH dan Kepala Divisi Non Litigasi Bpk. Jecky Tengens, SH, bersama-sama dengan 23 anggota delegasi Indonesia lainnya bertolak ke negeri gajah putih itu selama 5 hari dari tanggal 8-13 September 2013

 

Kunjungan pada hari pertama diawali dengan pertemuan diDepartment of Juvenile Observation and Protection (DJOP), Ministry of Justice Thailand. Department yang mulai berdiri semenjak tahun 2003 ini yang bertugas melakukan penahanan dan pembinaan sementara bagi anak yang terlibat masalah hukum, dimana dalam hal ini anak yang terlibat hukum tersebut akan dilakukan observasi mendalam dan penelitian terhadap latar belakang anak tersebut, selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki DJOP akan melakukan diversi melalui program FCGC dan kemudian dapat melakukan rekomendasi untuk menutup perkara yang berlangsung.  DJOP ini sendiri memiliki wewenang untuk bergerak dalam bidang family& juvenile case.

Bagi ABH yang menjalani masa penahanan di DJOP ini, maka berbagai kegiatan pembinaan akan disiapkan untuk ABH tersebut, hal ini meliputi pemberian pendidikan, pelatihan ketrampilan jangka pendek, program rehabilitasi narkoba, pelatihan ketrampilan hidup, jasa psikologi serta pengembangan berbagai aspek minat bakat lainnya. Sedangkan apabila ABH telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani institutional treatment, maka  DJOP memiliki fasilitas Juvenile Vocational training centre yang menyediakan program pembinaan seperti rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, fasilitas kesehatan serta sarana rekreasi. Semua program ini diarahkan pembinaan ABH dalam rangka menyiapkan anak untuk kembali bereintegrasi ke tengah masyarakat dengan kondisi mental dan skill yang lebih baik dari sebelum ABH melakukan kesalahan.

Dalam sistem pidana anak di Thailand itu sendiri DJOP memiliki peranan yang cukup besar karena wewenang penahanan dan pembinaan anak yang bermasalaha oleh hukum terletak pada fungsi dan tugas DJOP. DJOP lah yang akan melakukan penelitian, penilaian terhadap kondisi anak tersebut dan kemudian melakukan pembinaan serta bahkan menjadi mediator dalam proses diversi nantinya yang melibatkan pelaku dan korban. Apabila kemudian proses tersebut berhasil DJOP akan melimpahkan hasilnya ke penuntut umum untuk kemudian disetujui dan perkara anak tersebut tidak akan dilimpahkan ke pengadilan.

 

Kunjungan berikutnya hanya berjarak beberapa lantai di gedung yang sama, dimana delegasi Indonesia mendatangi Rights and Liberty protection Department (RLPD) , masih di bawah Ministry of Justice Thailand, dimana department ini bertugas untuk mempromosikan dan menjaga penerapan hak asasi manusia di Thailand. Dalam diskusi yang berlangsung kali ini, wakil dari RLPD yakni Bpk. Dirjen Col. Pol. Naras Savestanan Ph.D, menceritakan mengenai situasi Criminal justice sytem yang terdapat di Thailand, dalam pemaparannya ia menggambarkan jika jumlah polisi Thailand berjumlah sekitar 270.000 orang, dan jumlah orang yang berada di dalam penjara pun berjumlah 270.000 orang, dari 270.000 orang yg berada di dalam penjara, sekitar 60% adalah terkait kasus narkoba, serta terdapat 1640 kantor polisi yang tersebar di seluruh wilayah Thailand. Dirjen RLPD menjelaskan bahwa terdapat 3 masalah pokok yang menjadi tantangan dari pemerintah Thailand yakni masalah klasik overcapacity jumlah narapidana, kemudian tahap pemulihan / treatment yang tidak bisa dilakukan secara maksimal akibar over capacity tersebut serta  masalah residivis.

Col. Pol. Naras Savestanan Ph.D menjelaskan bahwa dengan populasi sekitar 60 juta jiwa penduduk Thailand, kementriannya merasa kewalahan apabila harus menangani sendiri semua permasalahan yang ada, oleh karena itu mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan hukum serta membuat komunitas berbasis masyarakat guna penyelesaian konflik antar masyarakat. Inilah yang disebut dengan conflict management center, dimana konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak itu sendiri dengan bantuan dari seorang mediator, namun kasus-kasus yg dapat dimediasikan melalui cmc ini hanya terbatas pada kasus-kasus ringan, dengan maksimal kerugian 300 ribu baht.

Selepas mendatangi Rights and Liberty protection Department, delegasi Indonesia kemudian menyambangi Department of Probation Ministry of Justice Thailand yang masih berada pada gedung yang sama. Delegasi Indonesia disambut oleh ibu DirjenDept. Of Probation (DOP), Ms. Ruenvadee Suwanmongkol dan tim. Dalam penjelasannya ibu Dirjen memaparkan peran dan fungsi DOP sebagai salah satu bentuk pendekatan non custodial kepada pelaku tindak pidana dimana tujuan utama dari pendekatan ini bukanlah sebagai bentuk hukuman (punishment) namun lebih kepada rehabilitasi kepada pelaku untuk mengubah sikap dan perilaku mereka agar siap untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

DOP dalam hal ini tidak hanya melakukan tugas probation terhadap kasus ABH, namun juga terhadap orang dewasa serta kasus penyalahgunaan narkoba. Sebelum ada Narcotict addict rehabilitation act pada tahun 2002, semua kasus terkait narkotika akan selalu berakhir di penjara, namun setelah dikeluarkannya uu ini, maka kebijakan nasional pun berubah menjadi “drug addicts shall be treated, while drug dealers shall be punished”. Sehingga tugas melaksanakan drugs rehabilitation inipun dilakukan oleh DOP, apabila para pelaku tindak pidana telah berhasil menjalani perwatan dan pembinaan, maka kasus pidana mereka akan ditarik serta catatan kriminal mereka terkait kasus tersebut pun akan dianggap tidak pernah ada.

DOP sendiri menjalankan fungsinya dengan 3 tugas pokok yakni: menjalankan pengawasan dan program pidana bersyarat (probation), menjalankan program rehabilitasi narkoba, serta aftercare service kepada para pelaku tindak pidana dengan cara menyediakan pendidikan, penempatan kerja, support finansial, perawatan kesehatan serta berbagai kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Selain itu dalam pemaparannya, DOP memperkenalkan suatu program baru kepada pada ABH yang masuk dalam program probation DOP, yakni Electronic monitoring program yang ditargetkan kepada para 200 orang anak muda di region Bangkok. Program ini diharapkan dapat menekan jumlah tindak kenakalan yang dilakukan oleh anak muda, sekaligus menjauhkan mereka dari tempat-tempat kriminalitas yang berada pada daerah Bangkok.

Kunjungan delegasi Indonesia pada hari pertama ini diakhiri dengan mengunjungi komunitas masyarakat di daerah Don Muang Yoocharoen Vipavadee Community. Komunitas ini mmiliki berbagai macam kegiatan produktif untuk meningkatkan kekraban dan kebersamaan diantara para anggota masyarakat di dalam komunitas ini. Mereka juga memiliki cara-cara tersendiri untuk menekan jumlah kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan mereka, dengan cara memasang cctv, mengajak anak dan orangtua masing-masing untuk ikut perlombaan bersama-sama, serta berbagai kerja sosial lainnya dilakukan di dalam komunitas ini. Di dalam kunjungan ke komunitas ini pun delegasi Indonesia diberi kesempatan untuk melihat hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh anggota komunitas Yoocharoen Vipavadee ini.

 

 

 

Hari Kedua:

Di hari kedua, delegasi Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi Pengadilan khusus anak dan keluarga di Thailand (Juvenile & familycourt), disini delegasi Indonesia disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri khusus Anak dan keluarga Adj. Prof. Dr. Chiranit Havanond dan timnya yang terdiri dari para hakim-hakim yang bertugas pada pengadilan ini.

Ada beberapa perbedaan mendasar dari sistem peradilan khusus anak dan keluarga yang di thailand ini dengan Indonesia. Di Thailand dikenal 2 jenis hakim, yakni hakim karir dan hakim pembantu atau yang disebut dengan “lay judges”.  Lay judges ini merupakan orang-orang sipil biasa yang memiliki keahlian dan perhatian khusus terhadap masalah keluarga dan anak, yang kemudian diangkat menjadi hakim yang mendampingi hakim karir untuk memeriksa dan menangani masalah anak dan keluarga. Lay judges ini memiliki masa tugas selama 3 tahun dan bisa kembali diangkat berdasarkan keputusan raja, namun mereka tidak boleh menjabat selama lebih dari 2 kali masa jabatan. Konsep lay judgesini mirip dengan hakim ad hoc pada PHI di Indonesia, namun dalam segi tugas, lay judges memiliki tugas dan fungsi yang jauh lebih banyak dari pada hakim ad hoc di indonesia.

Jumlah hakim yang mengadili perkara anak dan keluarga itu sendiri harus berjumlah genap, yakni 4 orang hakim, yang terdiri dari 2 orang hakim karir dan 2 orang lay judges. Dari 4 orang ini, minimal harus terdapat 1 orang hakim wanita. Adapun mengapa harus terdapat minimal 1 orang hakim wanita dalam perkara anak dan keluarga ialah karena wanita dinilai lebih sensitif dan memiliki kepekaan dalam penanganan perkara ini.

Pengadilan anak dan keluarga Thailand pun memiliki beberapa kegiatan untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi, tindakan, dan penanganan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Program-program positif seperti kamp latihan pendisiplinan yang ditujukan untuk mendisiplinkan anak-anak laki yang melakukan pelanggaran yang ringan, pengembangan hubungan keluarga yang ditujukan untuk memperbaiki keretakan hubungan antar anak dan orangtua, kemudian kegiatan kerja sama dengan departement agama serta kebudayaan yakni pengembangan moral bagi anak-anak yang melakukan  kesalahan, rehabilitasi serta konsultasi penyalahgunaan obat-obat terlarang, seminar-seminar tentang masalah hukum, pelatihan Emotion quotient dan moral quotient bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, program konsiliasi dimana terdapat beberapa ruang konsiliasi di dalam pengadilan anak dan keluarga ini guna menyelesaikan sengketa yang terjadi, serta sekolah Fasai Withaya sebagai hasil  kerjasama dengan organisasi swasta, yang berada di bawah pengawasan departement pendidikan, sebagai sekolah bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Pengadilan anak dan keluarga ini sendiri memiliki program khusus restorative justice dimana anak yang melakukan tindak pidana akan difasilitasi dengan korban serta melibatkan orang tua dan wali anak yang bersangkutan, pekerja sosial, psikolog, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan, untuk kemudian akan didudukan bersama sembari mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi masing-masing pihak.

Program-program yang dilaksanakan tersebut semuanya merupakan tanggung jawab dari para lay judges, sehingga dalam hal ini lay judges memiliki peranan yang sangat besar dan bukan hanya sekedar terlibat dalam proses litigasi perkara saja, bahkan karena saking beragam dan banyaknya tugas dari lay judges, ketua pengadilan anak dan keluarga di bangkok Prof Dr. Chiranit Havanond sampai menyebutkan bahwa para lay judges adalah merupakan “superman” dan “wonder woman” nya.

Selepas pemaparan dari tim Pengadilan anak dan keluarga Thailand, para peserta delegasi diajak berkeliling untuk melihat ruang sidang anak yang berada dalam pengadilan ini, termasuk juga ruang penahanan sementara, ruang tunggu serta pusat konsiliasi pengadilan anak dan keluarga Thailand.

Kunjungan berikutnya pada hari  kedua studi banding ini diteruskan dengan mendatangi Ban Kanchanapisek, yakni sebuah lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak. Di Thailand, khususnya di Ban Kanchanaapisek, lapas untuk anak yang biasanya dipenuhi dengan stigma negatif sebagai penjara bagi para anak-anak nakal, seakan lenyap tak berbekas ketika melihat kondisi lapas yang lebih cocok mungkin disebut dengan rumahnya anak yang bermasalah.

Konsep dari Ban Kanchanapisek lebih kepada rumah yang tidak memiliki pagar, ruang tahanan, seragam penjara. Disini para anak-anak yang menjalani masa hukumannya dilatih dan dididik dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif dan pelatihan untuk bekal mereka di kemudian hari. Para delegasi diajak berkeliling melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam lembaga, ada kegiatan nonton bersama setiap hari kamis, pelatihan ketrampilan membuat makanan, melukis, ketrampilan salon, terdapat juga kelas bagi para anak-anak untuk belajar.

Setelah diajak berkeliling melihat-lihat kompleks lembaga ini, para peserta delegasi menyempatkan diri untuk berdiskusi langsung dengan para anak-anak yang berada dalam Ban Kanchanapisek ini. Anak-anak yang berada di tempat ini memiliki perkara yang berbeda, ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat pidana berat pembunuhan dan lain-lain, namun disini mereka semuanya diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengangkat kembali semangat mereka dalam cara yang positif.

Dalam diskusi ini pun diperoleh bahwa walaupun lembaga ini berada di bawah DJOP, namun dana yang dikucurkan pemerintah ke lemabga ini sangat minim, sehingga akhirnya didirikan yayasan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini. Bagi anak yang berkelakuan baik serta tidak melanggar peraturan bahkan dapat diberikan ijin untuk balik ke rumah selama 3 hari.

Tidak selesai hanya di Ban Kanchanapisek, rombongan delegasi juga bertolak ke The Sirindorn Vocational Training Centre, masih di bawah DJOP Ministry of Justice Thailand. Lembaga ini bertugas untuk mendidik dan membina para anak lelaki yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Di lahan seluas 54.000 M2 ini, anak-anak yang telah dijatuhi hukuman pembinaan tersebut, difokuskan untuk mengasah skill dan ketrampilan mereka dalam bidang teknik. Untuk dapat menjalani pelatihan di tempat ini pun harus melewati proses seleksi yang diadakan 2 kali dalam setahun, bagi para anak laki-laki yang hampir selesai menjalani masa hukumannya, akan ditempatkan di tempat ini untuk menerima pelatihan skill dalam bidang teknik.

Sirindorn training centre ini merupakan hasil kerjasama antara negara Jepang dengan Thailand dimana dana senilai kurang lebih 479 juta baht dikucurkan oleh pemerintah Jepang untuk membangun pusat pelatihan ini serta menyediakan peralatan-peralatan dan instalasi yang diperlukan untuk proses pendidikan di tempat ini. Rombongan delegasi kemudian berkesempatan untuk meninjau tempat-tempat pelatihan yang ada di pusat ini, antara lain bengkel teknik peralatan mesin, bengkel instalasi elektronik, fasilitas asrama dan tempat pendidikan lainnya yang berada dalam pusat pelatihan ini.

Kunjungan hari kedua para delegasi Indonesia ini ditutup dengan pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Thailand, dimana rombongan delegasi disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Bpk. Drs. Lutfi Rauf MA, beserta staff KBRI. Pihak delegasi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo SH., MA dalam kesempatan ini menyampaikan maksud dan tujuan rombongan yang terdiri dari berbagai unsur-unsur terkait dalam sistem peradilan anak, untuk melakukan kunjungan strudi ke Thailand dalam rangka memperoleh gambaran tentang praktek penerapan sistem restorative justice di negara Thailand. LBH Mawar Saron sendiri merupakan satu-satunya perwakilan dari organisasi non pemerintah yang tergabung di dalam delegasi ini. Bapak duta Besar Drs. Lutfi Rauf sendiri menyambut baik kunjungan ini, sambil memaparkan gambaran situasi WNI yang berada di Thailand saat ini, termasuk situasi WNI yang berhadapan dengan hukum di negara Thailand.

 

Hari ketiga:

Kunjungan hari ketiga dimulai pada kantor kepolisian Thailand, yakni Royal Thai Police. Disini dipaparkan mengenai proses penanganan dan penyidikan perkara anak oleh kepolisian Thailand. Dalam hal anak atau remaja diduga melakukan tindak pidana maka proses penangkanpan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal ini wewenang penangkapan hanya berlaku untuk 1 x 24 jam.

Sedikit berbeda dengan di indonesia, di sini mekanisme pra peradilan merupakan kewenangan dari hakim pengadilan yang nantinya akan menilai sah atau tidaknya proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian. Artinya disini polisi yang melakukan penangkapan harus melaporkan mengenai perihal penagkapan tersebut ke pengadilan untuk diperiksa prosedurnya.

Jika penangkapan oleh polisi tersebut dilakukan secara tidak sah, maka si anak haruslah dilepaskan. Namun apabila penangkapan yang dilakukan ialah sah, maka pengadilan memiliki 3 pilihan yakni:

  1. Menyerahkan anak tersebut ke orang tua/ wali sampai dengan waktunya persidangan;
  2. Menyerahkan anak tersebut ke pusat perlindungan / penjara;
  3. Menyerahkan anak tersebut ke organisasi kesejahteraan terkait sampai dengan waktunya persidangan.

Ketiga upaya ini merupakan pilihan dari pengadilan terkait dengan masalah penahanan anak. Terkait dengan masalah penahanan poin (1) yakni dikembalikan ke orang tua sampai dengan adanya persidangan, ketentuan di thailand menerangkan bahwa pilihan ini dapat ditempuh jika kemudian anak yang diduga melakukan kesalahan tersebut masih memiliki orang tua/wali dan dapat menunjukan jika mereka masih bisa mengasuh dan memelihara anak tersebut. Konsep tersebut tampaknya hampir mirip dengan konsep Jaminan Penahanan yang diatur oleh KUHAP Indonesia.

Masa penahanan perkara anak yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun ialah 15 hari, dan dapat diperpanjang lagi 15 hari, sehingga totalnya adalah 30 hari. Sedangkan masa penahanan yang ditujukan untuk dugaan kasus pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun ialah 2 kali dari masa penahanan pertama, sehingga maksimal masa penahanan ialah 60 hari.

Di Thailand sendiri telah mengenal konsep diversi dalam sistem hukum pidana anak mereka, dalam hal ini apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan yang tidak melebihi ancaman hukuman 5 tahun, serta pelaku telah menyadari kesalahan dan bersedia untuk mengikuti program rehabilitasi, juga korban telah memaafkan, maka pihak lembaga yang melakukan penahanan dalam hal ini DJOP akan membuat sebuah rencana rehabilitasi yang akan direkomendasikan kepada penuntut umum. Jika penuntut umum menyetujuinya maka perkara tersebut tidak akan dilimpahkan ke pengadilan dan selesai sampai di tahap tersebut tanpa melalui proses ajudikasi formil pengadilan.

Sedangkan apabila perkara tersebut telah bergulir di pengadilan maka apabila pengadilan  berpendapat bahwa si pelaku telah menyadari kesalahan dan bersedia untuk berubah, korban telah memaafkan, penuntut umum tidak keberatan dan ancaman pidana tersebut tidak melebih 20 tahun serta tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat, maka pengadilan dapat saj memerintahakan depertemen perlindungan untuk melakukan proses rehabilitasi, jika misalanya proses rehabilitasi tersebut berhasil maka perkara tersebut akan ditarik dan dianggap tidak pernah ada, namun  jika proses rehabilitasi gagal maka pengadilan akan meneruskan persidangan.

Dalam diskusi singkat dengan pihak Royal Thai Police, diketahui fakta bahwa ternyata gambaran kepolisian di Thailand ialah sangat menyeramkan untuk masyarakat sehingga hal ini juga menjadi tantangan bagi pihak kepolisian Thailand untuk menangani perkara anak di sana. Untuk penanganan masalah anak sendiri telah dibuat sub divisi khusus yakni Children and Women Protection Sub division, yang konsepnya mirip dengan unit PPA di Kepolisian Indonesia, untuk penyidik kasus anak pun diprioritaskan kepada wanita untuk bertindak sebagai penyidiknya. Proses penyidikan perkara anak pun harus didampingi oleh orang tua, pekerja sosial dan penasehat hukum, serta wajib disertakan video pemeriksaan untuk menghindari praktek kekerasan dalam penyidikan perkara anak.

 

Selepas kunjungan ke kantor Royal Thai Police para anggota delegasi kemudian bertolak mengunjungi Yayasan untuk Kehidupan yg lebih Baik bagi anak/Foundation for the Better life of Children, yakni yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang telah berdiri sejak tahun 1988 dan diprakarsai oleh seorang senator (ex anggota dewan perwakilan daerah setempat).

Yayasan ini didirikan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung, antara lain karena disebabkan oleh :

  1. merupakan korban perkosaan, kebodohan, perbudakan, prostitusi anak;
  2. berasal dari kalangan/kaum miskin, gelandangan, kecanduan obat dan narkotik; dan/atau
  3. kurang terpenuhi hak dasar (untuk dapat hidup secara layak) dalam berbagai masalah yang sangat bervariasi, baik untuk memperoleh makanan dan air bersih, sandang, papan, maupun pendidikan yang cukup.

dalam presentasinya, perwakilan dari yayasan ini juga memperlihatkan beberaapa pencapaian yang telah dicapai dalam rangka penanganan anak dan orang-orang yang terlantar di Thailand, antara lain mereka memiliki program pendidikan untuk anak, kemudian program untuk membantu orang yang terlantar menemukan asal-usulnya dan beberapa program-program lainnya.

Untuk masalah anggaran operasional, yayasan ini memiliki beberapa cara guna menghimpun dana untuk anggaran, yakni:

4 (empat) cara pengumpulan dana yang digunakan dalam operasional      kegiatan yang dikelola oleh yayasan:

  1. Orang tua asuh;
  2. Melalui penggalangan dana dari kotak-kotak amal di mal-mal;
  3. CSR;
  4. Pengunjung yang mengunjungi yayasan/panti.

Dalam menjalankan fungsinya, Better life foundation memiliki sasaran terhadap anak langsung, pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Pendekatan langsung terhadap anak dilakukan dengan cara, pencegahan dan pengurangan jumlah anak yang menderita gizi buruk, memberikan pendidikan dan ketrampilan untuk anak dan meningkatkan kesadaran anak agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Untuk keluarga anak, pendekatan dilakukan dengan carasosialisasi tentang perencanaan keluarga dan pendidikan keluarga,Sosialisasi tentang pola asuh yang a.l. mencakup: prinsip2 kehidupan perkawinan/berkeluarga, kemudian menolong ibu dan keluarga yang menghadapi masalah yang perlu ditangani dengan segera, serta mendukung/membantu menyediakan pekerjaaan tambahan untuk dapat memberikan pendapatan tambahan.

Kemudian pendekatan struktural kepada Pemerintah dilakukan dengan cara menginformasikan kepada Pemerintah tentang kondisi anak2 buruh bangunan, Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan KementerianPendidikan dalam rangka mendukung perkembangan anak, dan bekerja sama dengan DJOP.

Selain itu pendekatan terhadap masyarakat dilakukan oleh yayasan ini dengan cara penginformasian  kepada Pemerintah tentang kondisi anak2 dan mencari jalan keluar untuk membantu mereka, dan mengampanyekan dan berkoordinasi dengan kelompok2 masyarakat agar bersama-sama mau membantu anak2 untuk mengenstan dari permasalahan mereka.

 

Di hari keempat atau hari terakhir dalam kegiatan sutdi banding ini, delegasi Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi asosiasi Advokat wanita Thailand atau yang disebut denganWomen Lawyer’s Association of Thailand (Under Royal Patronage of Her Majesty The Queen). Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan oleh sejumlah Advokat wanita yang bertujuan untuk:

  1. Untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat,
  2. Untuk memberikan nasihat hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat,
  3. Untuk memperkenalkan pendidikan hukum dan profesi perempuan,
  4. Untuk mempelajari dan menelaah ulang aturan hukum untuk melakukan amandemen untuk peningkatan keadilan dalam masyarakat,
  5. Untuk bekerja sama, meningkatkan hubungan dan pertukaran informasi dengan organisasi lain di dalam maupun di luar Thailand,
  6. Untuk mendorong persatuan dan rasa kewibawaan anggota,
  7. Untuk berpartisipasi dalam pelayanan kepada masyarakat apabila diperlukan,

Adapun keanggotaan dari asosiasi ini hanya terdiri atas wanita saja, karena sesuai dengan namanya WLAT merupakan asosiasi khusus wanita, namun meski demikian mereka tidak membeda-bedakan dalam hal penanganan perkara ataupun pemberian bantuan hukum, semuanya akan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik wanita maupun pria.

WLAT ini dalam menjalankan kegiatannya melakukan2 jenis pendekatan, yakni lewat tingkat struktural dengan cara mempengaruhi kebijakan legislasi di parlemen, serta individual dengan cara penanganan kasus bagi pihak yang membutuhkan. Dalam diskusi dengan delegasi Indonesia, diketahui bahwa syarat untuk menjadi lawyer ataupun Advokat di thailand itu adalah, lulusan sarjana, kemudian telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh dewan pengacara (lawyers council) dan setelah itu mendapatkan sertifikasi dan kemudian boleh beracara, berbeda dengan Indonesia, Advokat di Thailand tidak dibatasi minimum usia seperti di indonesia yang mengatur minimal harus berusia 25 tahun.

Terkait dengan peranan advokat dalam penanganan dan pendampingan perkara ABH, terdapat perbedaan yang mencolok dengan di Idnonesia. Di Thailand, setiap advokat yang hendak melakukan pendampingan terhadap ABH, Wajib memiliki sertifikasi khusus anak yang merupakan tanda bahwa advokat yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan khusus ABH. Tanpa sertifikasi tersebut, advokat tidak bisa turut serta untuk mendampingi perkara ABH.  Pelatihan ini diadakan oleh pengadilan.

Perbedaan yang lain ialah mengenai bantuan hukum di Thailand, di sana mereka belum mengenal adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai bantuan hukum, sehingga belum ada dana yang dialokasikan khusus dari pemerintah untuk mensuplai organisasi bantuan hukum disana dalam kegiatan operasional mereka. Untuk menutupi permasalahan dana yang ada, asosiasi ini sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan bazar guna pemasukan dana kegiatan operasional mereka.

 

Selepas kunjungan ke WLAT, delegasi kemudian mendatangi LSM lainnya yakni APSW (Association for Promotion of the status of the Woman) adalah lembaga non-profit yang didirikan pada tahun 1982 oleh Maechee Khunying Kanitha Winchiencharoesn, dan dan pada tahun 1987, mendapat restu serta perlindungan dibawah Putri Soamsawali. APSW memiliki fungsi menyediakan bantuan bagi anak dan wanita yang merupakan korban dari prostitusi, pemerkosaan, HIV/AIDS, pengangguran, penelantaran, kekerasan rumah tangga, dan penyiksaan secara fisik dan mental.

Selama kurang lebih dari 20 tahun telah berdiri, ruang lingkup dari kegiatan APSW pun telah berkembangsecara bertahap  untuk menjangkau permasalahan mengenai kesejahteraan, ekonomi, dan penguatan sosial terhadap wanita

organisasi APSW ini menjalankan fungsi yang cukup beragam, khususnya terhadap masalah wanita dan anak. Aktivitas-aktivitas ini dipusatkan untuk menjalankan fungsi perlindungan dan perawatan bagi korban wanita dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, prostitusi, HIV/AIDS, pengangguran, serta kekerasan fisik dan mental. Secara bertahap pun ruang lingkup fungsi dari organisasi ini pun telah berkembang  meliputi penyediaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi wanita.

Adapun berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam APSW mencakup. Pelatihan ketrampilan, pusat konseliung, pusat penampungan dan perawatan, pusat penelitian dan pengembangan untuk tujuan advokasi kebijakan, serta klinik khusus untuk penanganan masalah kehamilan yang tidak diinginkan.

Dari proses diskusi yang berlangsung dengan pihak APSW terungkap beberapa informasi seperti jika di Thailand sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesetaraan gender, sedangkan untuk pengaturan kuota perempuan dalam pemerintahan, sekarang masih dalam tahap pembahasan namun hal ini sudah terkatung-katung cukup lama .

APSW sendiri mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pelatihan di tingkat lokal,karena hal ini pengaruhnya lebih akan terasa daripada di tingkat nasional

Untuk penanganan kasus spesifik seperti kasus dimana wanita dan anak yang menjadi korban, APSW akan berusaha untuk menumbuhkan ikatan antara ibu dan anak, termasuk ketika ibu  telah melahirkan anak yang lahir akibat proses unwanted pregnancy, dan untuk proses adopsi APSW yang akan mengupayakannya kepada pihak lain

Masih di tempat yang sama, selepas presentasi dari APSW delegasi Indonesia kemudian bertemu dengan perwakilan LSM lainnya yakni FACE (Fight Against Child Exploitation)

FACE (Fight Against Child Exploitation) merupakan sebuah yayasan nirlaba yang memulai kegiatannya sejak tahun 1995 dan terdaftar secara hukum sebagai yayasan sejak Februari 2006. Adapun orientasi utama dari FACE Foundation antara lain:

  • menyediakan fasilitasi dukungan moril dan materiil kepada anak-anak dan wanita yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking),
  • melakukan advokasi terkait rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait sistem hukum dan peradilan yang mengatur tentang permasalahan kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking), serta
  • meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna meminimalisir jumlah kasus permasalahan kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking).

 

FACE Foundation juga telah banyak menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah Thailand dan negara-negara lain, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (baik di Thailand maupun asing), serta organisasi-organisasi internasional yang terkait dengan isu kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking).

Kasus kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking) di Thailand tidak hanya bersifat domestik, melainkan juga terkadang melibatkan warganegara asing sebagai pelaku. Secara statistik, FACE Foundation menyampaikan bahwa setidaknya terdapat 50 kasus/tahun terkait kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking) di Thailand yang melibatkan warganegara asing, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam rangka melakukan advokasi terhadap fenomena ini, FACE Foundation memiliki kerjasama yang baik dengan Royal Thai Police, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan spesifik yang banyak dilakukan oleh FACE Foundation antara lain juga:

  • membantu pendampingan korban kasus kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking) dalam rangka proses peradilan (investigasi, dsb),
  • memberikan motivasi dan dukungan lainnya terhadap korban kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking) agar bersedia memberikan keterangan yang benar dalam proses persidangan,
  • membantu korban dalam mendapatkan dokumen kewarganegaraan dalam hal korban merupakan warganegara asing, dan
  • membantu korban dalam rangka pemulihan jasmani dan rohani akibat kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking),
  • melakukan monitoring persidangan baik di Thailand maupun  di negara lain dalam hal pelaku merupakan warganegara Thailand dan/atau warganegara asing. Para pelaku warganegara asing umumnya berasal dari Laos dan Myanmar, namun pernah juga terdapat kasus kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (human trafficking) dimana pelakunya merupakan warganegara USA, Inggris, Jerman, Perancis, dll. Dalam hal ini FACE juga berperan aktif membantu Pemerintah Thailand dengan melakukan monitoring proses koordinasi dengan Interpol serta aparat penegak hukum di negara lain (beberapa contoh sukses pengungkapan kasus terlampir dalam Power Point).

 

Beberapa mitra kerja FACE Foundation dalam aktivitas ini antara lain Anti-Human Trafficking Division Royal Thai Police, Bureau of Anti Traffocking in women and Children, Kred Trakarn Home, TRAFCORD, dan Center for the Protection of Children’s Roghts Foundation.

Adapun tantangan dan hambatan yang masih dirasakan oleh FACE Foundation antara lain koordinasi dengan pihak Pemerintah yang terkadang tidak berjalan baik, keterbatasan dana, serta keterbatasan jumlah personil (baik secara kualitas maupun kuantitas

 

Dari kunjungan beberapa hari ke kerajaan Thailand ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan contoh-contoh praktis yang nantinya bisa diterapkan di Indonesia sejalan dengan semangat UU SPPA yang mulai akan berlaku bulan juli 2014 mendatang,  banyaknya program-program yang bertujuan untuk menghindari stigma pemidanaan kepada anak dapat dicontoh oleh pemerintah indonesia nantinya, termasuk bagaimana proses diversi untuk mencapai restorative justice itu dilaksanakan disini. Perlindungan hak anak, saksi, dan korban Anak pun dapat mengambil banyak contoh dari Thailand seperti misalnya kewajiban untuk selalu melakukan perekaman dalam hal penyidikan kasus anak dengan tujuan untuk menghindari adanya kekerasan, tekanan kepada anak, kemudian ruang sidang yang dilengkapi dengan kamera serta pemisahan ruang saksi anak dengan ruang sidang utama dengan tujuan menghindari anak yang akan bersaksi di pengadilan dari ancaman tekanan psikologi pun telah dipersiapkan disini. Tentu saja diharapkan nantinya semua unsur-unsur yang terlibat dalam kunjungan studi banding di Thailand ini dapat mengambil pelajaran empiris dari negara yang dikunjungi untuk nantinya dilaksanakan melalui institusi masing-masing dalam persiapan berlakunya UU SPPA tahun 2014 mendatang.

 

-JT-

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image