KONGRES DUNIA TENTANG PERADILAN ANAK TAHUN 2015 JENEWA, 26-30 JANUARI 2015

KONGRES DUNIA TENTANG PERADILAN ANAK TAHUN 2015 JENEWA, 26-30 JANUARI 2015

Permasalahan tentang anak telah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia namun juga dunia.

Kenyataan bahwa anak adalah pihak yang sangat rentan terhadap kejahatan dan ketidakadilan menjadi fokus dari semua pemerintah Negara-negara di dunia.Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 telah meratifikasi Konvensi ini pada 5 September 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Indonesia telah memiliki instrumen peradilan khusus anak.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara beradab memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak. Kini setelah 15 tahun pemberlakuan UU No. 3 Tahun 1997, Indonesia telah memiliki instrument hukum baru yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai berlaku pada Agustus 2014.

LBH Mawar Saron sebagai Pemberi Bantuan Hukum bagi Anak sebagai Mitra Direktorat Jenderal HAM

Sejak berdirinya pada tahun 2002, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron telah memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan hukum bagi anak baik sebagai pelaku maupun korban/saksi (Laporan kasus Anak tersedia pada (http://lbhmawarsaron.or.id/home/laporan-perkara-anak-2008-2014/) Dalam persiapan menuju berlakunya UU SPPA, LBH Mawar Saron sebagai mitra kerja dari Direktorat Jenderal HAM telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan berikut :

  1. Sebagai Delegasi Republik Indonesia pada Rapat Konsultasi Ahli Internasional tentang Keadilan Restoratif bagi Anak (Bali 2013);
  2. Sebagai Delegasi Republik Indonesia dalam Kunjungan Studi tentang Sistem Peradilan Anak di Kerajaan Thailand dan Filipina (2013);

Kerjasama yang baik dengan Direktorat Jenderal HAM tersebut berlanjut hingga saat ini, dimana Direktur LBH Mawar Saron John I.M. Pattiwael, SH., dipercayakan untuk mengemban tugas mewakili Republik Indonesia dalam forum Kongres Dunia tentang Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Swiss dan Organisasi Terre des Hommes yang dihadiri oleh 900 orang perwakilan dari 80 Negara dengan mengambil tempat di International Conference Center Jenewa (CICG). Dalam kesempatan ini setiap Negara dapat memberikan dan berbagi pengalaman serta memberikan rekomendasi dalam forum tingkat dunia ini.

kongresduniaanak01

Rekomendasi 

Berikut ini adalah rekomendasi yang disampaikan oleh Bpk. John I.M. Pattiwael, SH., dalam Kongres tersebut :

 1. Perlunya penambahan jumlah personil Polisi yang terlatih untuk menangani perkara yang berkaitan dengan anak.

Kenyataan bahwa kurangnya jumlah polisi yang khusus dipersiapkan untuk penanganan kasus yang berhubungan dengan Anak, membuat penanganannya kurang memperhatikan hak-hak Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Demi terjaminnya hak-hak anak dalam tingkat pemeriksaan di Kepolisian maka penambahan jumlah personil dengan pelatihan yang terintegrasi dengan penegak hukum yang lain (Advokat, Jaksa, Hakim, Pekerja Sosial, dan pemangku kepentingan yang lain) sangat diperlukan. 

(disampaikan dalam forum Workshop 14-Pencegahan Kekerasan yang Dilakukan oleh Institusi)

2. Perlunya diadakan pelatihan bagi Advokat yang terintegrasi dengan penegak hukum yang lain

(Polisi, Jaksa, Hakim, Pekerja Sosial, dan pemangku kepentingan yang lain) dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak-anak. Hal ini didasarkan pada kondisi anak yang sangat rentan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan diajukan oleh seorang Advokat terhadap Anak dalam persidangan sebagai korban/saksi, dimana sering kali diajukan dengan tidak memperhatikan kepentingan terbaik anak (contoh : pertanyaan berulang-ulang terhadap anak korban/saksi, penggunaan Bahasa yang vulgar, dll) (Disampaikan dalam forum Workshop 15b-Pelanggaran Terburuk atas Hak-Hak Anak);

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image